Daya Lapangan Kerja Industri HPTL Menetapkan Dimaksimalkan

Daya Lapangan Kerja Industri HPTL Menetapkan Dimaksimalkan

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA — Negeri dinilai perlu memaksimalkan potensi lapangan kerja yang bisa diserap sebab industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagai solusi bagi kelompok yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
Industri HPTL, terutama rokok elektrik, telah serap tenaga kerja 50 ribu orang

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memaksimalkan potensi lapangan kerja yang mampu diserap oleh industri Hasil Pengerjaan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagai penyelesaian bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

Ketua Uni Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto mengatakan industri HPTL ialah industri baru yang didominasi oleh pelaku UMKM. Jika perkembangan pabrik ini didukung penuh, kata dia, maka dapat berpotensi menyerap tenaga kerja.

“Industri HPTL telah memberikan kontribusi bagi negara melalui penerimaan cukai serta daya penciptaan lapangan pekerjaan baru, ” katanya melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan data APVI, pabrik HPTL, khususnya rokok elektrik, telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 50 ribu orang. Angka itu belum termasuk tenaga kerja dengan ada di toko ritel rokok elektrik yang jumlahnya mencapai 3. 500 toko di seluruh Indonesia.

Toko ritel itu mayoritas terpusat di Jawa secara jumlah 2. 300 toko, sementara sisanya berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Ia berharap adanya kebijakan lantaran pemerintah berupa regulasi yang menjunjung dan memperkuat keberlangsungan industri HPTL. “Kami berharap pemerintah dapat menyusun dan menetapkan aturan khusus dengan akomodatif bagi industri HPTL. Idealnya, aturan untuk HTPL berbeda & terpisah dari regulasi rokok, ” katanya.

Menurut tempat, regulasi tersebut harus mencakup penumpu produk bagi industri, peringatan kesehatan tubuh yang berbeda dengan rokok, akses informasi yang akurat, serta tata cara pemasaran yang tidak menargetkan anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Saat ini peraturan yang mengatur industri HPTL hanya Peraturan Menteri Keuangan Cetakan 156/2018 yang merupakan perubahan tempat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Aturan tersebut mengatur besaran tarif cukai untuk HPTL sebesar 57 persen. Menurut Aryo, regulasi tersebut hanya mengatur mengenai ketentuan cukai dan belum mengatur mengenai produk dan cakupan pabrik HPTL yang lebih luas.

Sementara itu Ketua Federasi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan bahwa regulasi istimewa HPTL, penurunan tarif cukai, & perubahan sistem tarif cukai HPTL merupakan tiga poin penting dengan dibutuhkan industri ini.

sumber: Jarang