Pengembang Jambi Dilarang Bangun Rumah pada Daerah Rawa

Pengembang Jambi Dilarang Bangun Rumah pada Daerah Rawa

REPUBLIKA. CO. ID, JAMBI — Pemerintah Kota Jambi melarang pengembang di daerah itu membangun perumahan di daerah rawa atau kaki gunung. Hal ini karena daerah tersebut berpotensi mengalami banjir. “Banjir genangan masih menjadi persoalan di Tanah air Jambi, beberapa kawasan perumahan kerap terendam saat hujan deras, ” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Jambi Masrizal, Kamis (28/5).
Daerah rawa berpotensi mengalami banjir,

REPUBLIKA. CO. ID, JAMBI — Pemerintah Kota Jambi melarang pengembang dalam daerah itu membangun perumahan pada daerah rawa atau dataran nista. Hal ini karena daerah itu berpotensi mengalami banjir.

“Banjir genangan masih menjadi masalah di Kota Jambi, beberapa wilayah perumahan kerap terendam saat hujan deras, ” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Jambi Masrizal, Kamis (28/5).

Hal tersebut disebabkan masih tersedia pengembang yang membangun perumahan dalam kawasan rawa atau dataran sedikit. Selain itu aliran air yang berada di kawasan perumahan tak baik.

Pemerintah Tanah air Jambi meminta kepada pengembang untuk tidak membeli tanah dan mendirikan perumahan di kawasan rendah yang berpotensi menjadi genangan air.

“Kita sudah minta pengembang jangan beli tanah kosong yang ada di kawasan banjir, ” kata Masrizal.

Bila pengembangan memaksa membangun perumahan di kawasan rawa atau daerah padang rendah, pengembang diminta untuk memproduksi kolam retensi atau penampungan tirta. Hal tersebut telah di tertib pemerintah yang tertuang dalam teknis pembangunan perumahan pada daerah dataran rendah.

“Teknisnya ada jika tetap membangun pada zona rawa atau daerah lembah, aturannya di Dinas PU, ” logat Masrizal.

Selain diimbau untuk tidak membangun perumahan pada kawasan rawa atau daerah lapangan rendah, pengembang juga dituntut buat menyerahkan fasilitas umum (fasum) serta fasilitas sosial (fasos) kepada pemerintah. Fasum dan fasos tersebut sanggup dimanfaatkan masyarakat untuk membangun bagian terbuka hijau (RTH) dan taman.

Selain itu, dapat pula dimanfaatkan untuk membangun ruang pertemuan & bangunan lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Pengembang diwajibkan menyerahkan fasum dan fasos tersebut dari awal, dan bagi masyarakat dengan akan menggunakan fasum dan fasos tersebut harus mendapat izin dari pemerintah karena statusnya hanya sah pakai, ” kata Masrizal.

sumber: antara