Apindo Berharap Tak Ada Sanksi Hukum di Masa Transisi

Apindo Berharap Tak Ada Sanksi Hukum di Masa Transisi

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif kebijakan masa transisi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam masa transisi, perkantoran kembali dibuka dengan proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50 persen dari seluruh karyawan.
Pemerintah diminta memberikan keringanan mulai dari pajak hingga tagihan listrik

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif kebijakan masa transisi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada masa transisi, perkantoran kembali dibuka dengan proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50 persen dari seluruh karyawan.

“Kita mau tidak mau ikuti. Ini hanya sekadar perpanjang napas saja. Kalau kita buka memang ada risiko, kalau tutup terus risikonya besar juga, ” ujar Ketua Kebijakan Öffentlich Apindo Sutrisno Iwantono, Ahad (7/6).

Sutrisno menilai pelaku usaha menghadapi situasi pelik lantaran terdapat risiko pada masing-masing opsi yang diambil pemerintah, baik kembali membuka perkantoran atau tidak. Kata Sutrisno, pelaku usaha saat fokus pada penerapan protokol kesehatan agar tidak terdapat karyawan yang terpapar virus Covid-19. “Ya kita jalani coba dulu ( brand new normal ), ” lanjut Sutrisno.

Sutrisno meminta pemerintah tidak memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang dinilai tidak memenuhi seluruh aturan protokol new normal . Ia mencontohkan sikap pemerintah Jepang yang sebatas mengumumkan nama perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan protokol kesehatan tanpa harus memberikan sanksi hukum.

“Yang penting jangan ada sanksi hukum, kondisi kita seperti ini, nanti pemerintah bikin kebijakan ini-itu ( new normal ), kita tidak bisa penuhi semua lalu dikenakan sanksi hukum, itu yang saya kira tidak tepat. Jangan buka izin lalu sedikit-sedikit kita dikenakan sanksi, “kata Sutrisno.

Pihaknya juga meminta pemerintah memberikan keringanan bagi dunia usaha, baik dari sisi pajak hingga tagihan listrik. Sutrisno menilai usulan dunia usaha agar tidak dikenakan abodemen minimum tak jua digubris PLN.

“Kita telah usulkan jangan dikenakan abodemen minimum, mestinya sesuai dengan yang kita gunakan. Jangan pakai (listrik) / tidak pakai harus bayar segini, itu yang nggak beres. Anda nggak gunakan kok suruh bayar. Sudah kita minta berkali l-kali tapi PLN belum jelas jawabnya, ” kata Sutrisno.

Pihaknya berharap pemerintah memberikan relaksasi bagi sektor keuangan dan perbankan. Ia menilai pemerintah harus membantu perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas agar tidak menimbulkan efek dominospiel.

“Kalau tidak wujud suntikan dana ke masyarakat tentu daya beli tidak ada, produksi repot juga. Harusnya produski sarana, daya beli juga ditingkatkan, inch kata Sutrisno menambahkan.