Sulitnya Peroleh Status Islam-Muslim di Negeri Zionis Israel

Sulitnya Peroleh Status Islam-Muslim di Negeri Zionis Israel

REPUBLIKA. CO. ID, Ada satu peristiwa yang tak banyak diketuahi publik dunia terkait dengan kebebasan mematuhi di Israel. Gelombang pindah petunjuk yang terjadi dalam beberapa tarikh belakangan sangatlah mengkhawatirkanan pihak berkuasa di Isreal. Untuk itu, oleh sebab itu pihak Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Agama setempat berupaya sekuat tenaga untuk mempersulit proses pengesahan untuk kemudian menolak mengakui orang Yahudi…
Non-Muslim yang pindah agama ke Islam sulit mendapatkan statusnya.

REPUBLIKA. CO. ID, Ada utama hal yang tak banyak diketuahi publik dunia terkait dengan privilese beragama di Israel. Gelombang pindah agama yang terjadi dalam kaum tahun belakangan sangatlah mengkhawatirkanan pihak berwenang di Isreal. Untuk tersebut, maka pihak Kementerian Dalam Kampung dan Kementerian Agama setempat berupaya sekuat tenaga untuk mempersulit metode pengesahan untuk kemudian menolak mengesahkan orang Yahudi yang pindah petunjuk ke Islam.

Pada dasarnya, surat pengesahan/pengakuan dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah untuk mengawasi mengikuti mengeliminasi dua hal pokok, yakni pindah agama dan nikah beda agama. Tapi, tetap saja tukar agama kini terjadi hampir tiap hari dan dirasakan sebagai kerawanan oleh kaum Zionis. Sebagaimana dikutip dari harian Israel, Haaretz, selama tujuh bulan terakhir, G (nama disamarkan), seorang wanita Yahudi yang susunan di selatan kota Tel Aviv, harus bolak-balik ke kantor Kementerian Agama.

Dia yang kini sudah menjelma Muslimah setelah menikah dengan seorang pria Muslim, mencoba mendapatkan surat pengakuan pindah agama. G alih agama dan menjadi Muslimah lantaran keyakinan Yahudi melarang keras pemeluknya untuk nikah beda agama.

Kementerian Petunjuk dan Kementerian Dalam Negeri, keduanya dipegang oleh menteri yang berawal dari partai Shas, selalu menegasikan mengakui serta mengesahkan dokumen alih agama dari Yahudi ke Agama islam. Dokumen itu sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Syaria di Jerusalem. Segala hal dipersulit. Kementerian Pada Negeri yang berwenang mengontrol pernikahan beda agama penduduk Israel & alih agama ke Islam, lalu mengeluarkan peraturan bahwa keduanya kudu memperoleh sertifikat dari pihak Departemen Agama, atau dari pemuka keyakinan Yahudi.

Kasus yang menimpa G tidak lah istimewa, sebab banyak lagi yang mengalami hal serupa. Pengajuan tuntutan untuk mendapatkan sertifikat pindah petunjuk sudah merupakan perjuangan tersendiri dan terkadang sangatlah berat. Mereka sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan, antara lain penundaan pengesahan yang berlarut-larut dan juga menjadi sasaran ancaman.

Masa tekanan-tekanan seperti itu tidak selalu berhasil, maka pemerintah tinggal memedulikan peraturan yang ada–demikian diutarakan Association for Civil Rights in Israel (ACRI). Akhir Mei lalu, G dan suaminya mendatangi kantor biro lokal Catatan Sipil untuk mencantumkan pernikahan mereka dan juga mutasi agamanya. G lantas mendatangi meja seorang petugas di sana dan menyodorkan surat nikah dan pindah agama yang dikeluarkan oleh Meja hijau Syaria.

Petugas tadi menghiraukan dokumen-dokumen tersebut dan meminta surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yahudi (rabbinical court) atau dari Kementerian Pegangan. Ketika keduanya lantas mendatangi jawatan Kementerian Agama di Jerusalem, petugas senior di kementerian itu meminta berbicara empat mata dengan G. Dalam dialog tersebut, si aparat mendesak agar G mengubah pendiriannya dan membatalkan keputusannya pindah pegangan.

Tetapi, G sudah berketetapan memeluk Agama islam dan itu tidak bisa diganggu gugat. Pada akhirnya dia kendati memasukkan permohonan pengesahan pindah keyakinan dan melengkapi syarat-syarat lainnya. Pasangan itu lantas mendapat penjelasan kalau permohonan mereka akan dipelajari sebab sebuah komite khusus yang anggotanya terdiri dari petugas sosial dan psikiater.

Komite tersebut bertugas untuk membongkar-bongkar tahu apakah G pindah keyakinan karena paksaan atau tekanan bagian asing. Petugas di kantor Kementerian Agama itu pun menjelaskan, jawaban atas permohonan tersebut akan dikeluarkan paling lambat antara 6-18 bulan mendatang.

Komite khusus juga berhak buat mengeluarkan rekomendasi bahkan keputusan menyatu sertifikat pindah agama milik G. Bulan Agustus, pengacara dari ACRI, Bana Shagri-Badarna, mendesak agar bagian yang berwenang secepatnya menanggapi tuntutan G, tetapi tetap tidak memiliki respons memuaskan. Keduanya memang betul membutuhkan surat pengesahan dari departemen dalam negeri agar dapat meraih hak-hak selaku warga negara serta jaminan sosial.

Akhirnya mereka pun amblas ke Bulgaria dan menikah ulang di sana secara sipil. Di bulan Oktober, mereka mengajukan tuntutan lagi yang langsung ditujukan pada Direktur Catatan Sipil, Herzl Gadz’. Mereka masih menunggu jawaban.

Kasus ini tak hanya menimpa G. Ada sejumlah orang yang mengalami hal yang sama. Orang-orang ini, dan beberapa yang mengalami kasus serupa lainnya, takut dipublikasikan. Ini cukup beralasan. Mereka khawatir terhadap tekanan sosial yang jelas bakal dialami, di samping itu pun waswas pada aksi kawanan garis keras Yahudi semisal Yad La’Ahim (A Hand to The Brothers).

Kelompok semacam ini tak segan-segan melakukan intimidasi fisik demi mencapai maksud dan tujuannya. Beberapa masa kemudian, pihak ACRI menghubungi kepala Departemen Pengadilan Tinggi pada biro Kejaksaan Agung, Osnat Mandel, secara membawa kasus yang menimpa G, S, A dan beberapa lainnya.

ACRI mengatakan bahwa pihak Kementerian Di dalam Negeri dan Kementerian Agama ‘telah mengancam hak kebebasan beragama, nilai dan martabat warga negara dengan telah memilih untuk beriman Islam. ‘ Sementara itu seorang mantan hakim di Pengadilan Syaria mengatakan, hingga beberapa tahun lalu, sepengetahuannya tidaklah terlalu sulit memperoleh pengesahan pindah agama dari pihak berkuasa setelah yang bersangkutan mendapatkan brevet dari Pengadilan Syaria.

Biasanya, orang dengan telah mengajukan permohonan, akan didengar keterangannya di hadapan pejabat dibanding Kementerian Agama dan pemuka keyakinan Yahudi, untuk memastikan kehendaknya itu bukan karena paksaan atau lagu. Kini kondisinya sudah berubah. Peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menekan masyarakat yang ingin pindah pegangan.  

Naskah ini diterbitkan Harian Republika pada  16 Juli 2004.