RUU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Perkara Hambatan Investasi

RUU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Perkara Hambatan Investasi

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA — Perizinan berusaha melekat secara elektronik (online single submission/OSS) dinilai akademisi Universitas Indonesia (UI), Ima Mayasari, tak menyelesaikan larangan investasi. Karenanya, menurut dia Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) diperlukan.
Urusan hambatan investasi dinilai bisa diatasi dengan RUU Ciptaker.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) dinilai akademisi Universitas Indonesia (UI), Ima Mayasari, tak menyelesaikan hambatan investasi. Karenanya, menurut dia  Rancangan Undang-Undang Membikin Kerja (RUU Ciptaker) diperlukan.

“Akhirnya butuh payung hukum dengan namanya undang-undang dan undang-undang itu disusun dengan gunakan teknis penyusunan omnibus law, gimana satu UU bisa lakukan perubahan, mengubah ataupun menambah norma baru atau menghapus dalam satu undang-undang ini, ” katanya, Rabu (19/8).

Ima menjelaskan, ini terjadi karena perizinan berusaha di Indonesia masih tumpang tindih dan tidak cocok satu dengan lainnya. “Itu sudah jadi pengetahuan umum masyarakat, kalau regulasi kita seperti itu, ” jelasnya.

RUU Ciptaker pun menurut Ima membawa transformasi perizinan dari pendekatan licence of course menjadi risk based of course. Pemerintah pun dianggap berhati-hati dalam menyusunnya.

Kebijakan memberikan izin berdasarkan tata kelola perusahaan ini, ungkapnya, belum pernah diterapkan pada Indonesia sebelumnya. Padahal, negara-negara asing telah mempraktikkannya.

“Di sisi lain, karena kita biasa menerapkan atau mengeluarkan izin tapi tanpa dibarengi dengan pengawasan. Justru RUU Ciptaker itu menyelaraskan jarang perizinan dengan pengawasan, ” cakap Ima.

Dengan demikian, dirinya menilai RUU Ciptaker bakal membuat tata kelola pemerintahan lebih baik. Pangkalnya, perizinan tak lagi “dimonopoli” pemerintah, melain konsensu kurun eksekutif, profesional, dan pelaku daya.

“(Ini) standar yang sudah jadi pedoman di global. Artinya, sudah teruji. Menurut beta, (ini lebih baik) dibandingkan dengan ketika kita buat regulasi yang enggak pernah berubah dan tersebut hanya dibuat oleh satu bagian, yaitu oleh pemerintah, ” ungkapnya.

Mengenai pro kontra RUU Ciptaker, Ima memakluminya. Baginya, polemik juga kerap terjadi di dalam suatu regulasi.

“Jadi, dinamika ini tentunya menjadi kejadian yang wajar. Ya, orang mampu bebas berargumen dengan berbagai hal dan itu tidak dilarang pada negara kita, ” katanya.