PLN: Subsidi Listrik Bengkak Karena Kaki Emisi PLTU

PLN: Subsidi Listrik Bengkak Karena Kaki Emisi PLTU

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Negeri melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) membuat kebijakan buat meningkatkan standar emisi untuk proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, konsekuensinya beban subsidi elektrik akan membengkak karena adanya petunjuk ini.
Pemasangan alat pengendali emisi akan berpengaruh pada peningkatan BPP listrik.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat kebijakan untuk meningkatkan standar emisi untuk operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, konsekuensinya beban subsidi listrik akan membengkak karena adanya petunjuk ini.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal tidak hanya berdampak pada PLTU yang ada, tetapi juga PLTU dengan sedang dalam tahap kontruksi serta PLTU yang telah ditandatangani janji jual beli.  

Untuk memenuhi ketentuan metode tersebut, kata Zulkifli, beberapa PLTU milik PLN perlu dilengkapi secara alat pengendali emisi untuk mengendalikan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida.   Pemasangan alat pengurus emisi tersebut akan membengkakkan kos pokok penyediaan (BPP) listrik.

“Pemasangan alat pengendali emisi akan berdampak pada peningkatan BPP sekitar Rp104 per kWh dengan menyebabkan penambahan beban subsidi elektrik sekitar Rp10, 7 triliun bohlam tahun, ” ujar Zulkifli pada Komisi VII DPR, Selasa (25/8).

Zulkifli mengeklaim kalau saat ini PLTU yang sudah beroperasi telah memenuhi standar mutu emisi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tarikh 2008.   Oleh karena tersebut, dia berharap agar penerapan Kembang gula LHK No. P. 15 Tahun 2019 tidak berlaku surut dan pembangkit yang sudah ada diperbolehkan memakai ketentuan Permen LH No. 21/2008.  

“Memperhatikan tantangan dan dampak sebab pemasangan pengendali emisi PLTU existing, PLN telah menjalin koordinasi sungguh-sungguh dengan KLHK sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK Nomor P15 dalam rentang zaman 10 tahun, ” katanya.

Meski demikian, PLN langgeng berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kembang gula tersebut dengan menekan semaksimal kira-kira kenaikan BPP listrik.

Berbagai upaya yang dilakukan jarang lain,   pengendalian kadar belerang batu bara, pengalihan bahan bakar pembangkit termal, penggunaan teknologi nista karbon, co-firing, pengembangan energi mutakhir dan terbarukan, pemasangan pengendali emisi, dan pemasangan continous emission monitoring system pada semua PLTU kapasitas diatas 25 MW.