Menkop: UU Cipta Kerja Solusi Bagi Masalah Koperasi dan UMKM

Menkop: UU Cipta Kerja Solusi Bagi Masalah Koperasi dan UMKM

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sangat dibutuhkan demi menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Sebab, pascapandemi angka kekurangan berpotensi bertambah.
UU Cipta Kerja benar dibutuhkan untuk menciptakan lapangan order.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Peraturan (UU) Cipta Kerja sangat dibutuhkan demi menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Sebab, pascapandemi angka kekurangan berpotensi bertambah.

Makin, setiap tahunnya, terdapat 2, 9 juta penduduk usia kerja perdana yang akan masuk ke rekan tenaga kerja. Dengan begitu dibutuhkan pertumbuhan rantai ekonomi supaya penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Kementerian Koperasi dan Jalan Kecil Menengah (UKM) Banyak serupa yang mengatakan UU Cipta Kerja mempermudah usaha besar. Namun faktanya, 99 persen pelaku usaha dalam Indonesia merupakab Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan penyerapan gaya kerja sampai 97 persen.

“Dengan diberikan berbagai fasilitas dari hulu hingga hilir ke UMKM dan koperasi. Maka saya optimis untuk UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin gembung, ” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10).

Teten pun menekankan, UNDANG-UNDANG tersebut bisa membuat UMKM muncul dan berkembang. “Yang jelas, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja akan mampu menjawab masalah-masalah utama yang selama tersebut dihadapi UMKM, ” tegas dia.

Misalnya, akses kepada pembiayaan dipermudah, karena selama itu akses UMKM kepada perbankan masih 11 persen. “Karena itu, di UU Cipta Kerja UMKM dipermudah untuk mengakses perbankan. Bahkan, kesibukan usaha itu bisa dijadikan tendon untuk memperoleh pembiayaan, ” sekapur Menkop.

Terkait perizinan, sambungnya, juga dimudahkan untuk koperasi. Awalnya disyaratkan 20 orang, saat ini hanya dengan 9 orang, sudah dapat membentuk koperasi.

Selain itu untuk PT tak harus ada penyertaan modal. “Saya kira dapat mendorong transformasi daripada yang informal menjadi formal dengan unbankable menjadi bankable, itu salah satu contohnya, ” ujarnya.

Di sisi lain, cakap dia, sebagian besar UMKM tidakmempunyai asset sehingga banyak dari mereka kesulitan mengakses pembiayaan bank karena agunan yang dipersyaratkan berupa aset. “Jadi sekarang, kegiatan usaha berlaku sama dengan offtaker dan dibuat perjanjian dalam jangka panjang untuk bisa menyerap produk UMKM & itu bisa dijadikan agunan buat mendapatkan pinjaman di bank, ” jelasnya.

Jaminan nilai pun disebutkan tidak memerlukan jaminan, sehingga semakin besar dana yang dibutuhkan. Maka dari sisi perbankan pun semakin besar dalam membayar modal kerja ataupun investasi.

“Saya kira, di tengah pandemi Covid-19, yang terpukul daya beli masyarakat, ada problem dalam UMKM saat ini dari sisi demand, di UU CIpta Kerja justru menjawab masalah ini pula. Jadi belanja pemerintah dan institusi 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa kini pada prioritaskan bagi UMKM, ” terang Teten.

Menkop mengutarakan, UMKM diberikan tempat usaha dengan lebih layak, seperti di tumpuan, terminal, bandara, dan tempat publiknya yang selama ini dianggap jadi tempat usaha yang premium dengan selama ini justru tidak bisa diakses UMKM. “Jadi UU Menjadikan Kerja ini memberikan akses pasar Saya kira ini cocok untuk UMKM memiliki tempat, di tempat strategis, ” tuturnya.