OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Had 2022

OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Had 2022

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA — OJK menegaskan memperpanjang kecendekiaan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun atau hingga 2022. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini dalam saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020.
OJK Perpanjang relaksasi restrukturisasi kredit setelah menghormati asesmen terakhir

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — OJK menegaskan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun atau hingga 2022. Hal ini setelah menggubris asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Kerap Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020.

Sebelumnya  pada 13 Maret lalu, OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

“Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Tetapi kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank buat menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melaksanakan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini, ” cakap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Jumat (23/10).

OJK segera memfinalisasi kecendekiaan perpanjangan restrukturisasi ini dalam wujud POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara asing pengecualian perhitungan aset berkualitas lembut (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance pengesahan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian karakter Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per agenda 28 September 2020 sebesar Rp 904, 3 Triliun untuk tujuh, 5 juta debitur. Sementara NPL di bulan September 2020 sejumlah 3, 15 persen menurun daripada bulan sebelumnya sebesar 3, 22 persen. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan dalam enam bulan terakhir membuktikan kenaikan.

OJK senantiasa mencermati dinamika dan menjemput langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai bahan pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam situasi ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme penilikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.  

Kebijakan stimulus dimaksud berisi dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sari dan/atau bunga untuk kredit s. d Rp 10 miliar; dan

2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjelma lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.