UU Cipta Kerja tetap Memprioritaskan Kesejahteraan Petani

UU Cipta Kerja tetap Memprioritaskan Kesejahteraan Petani

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah disahkan oleh negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Masyarakat dan beberapa penyelidik pertanian mengatakan bahwa pada daerah pertanian, beleid ini berpotensi menjadi polemik karena dinilai dapat memperluas impor pangan dan merugikan petani. Untuk itu selaku insan pertanian Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) mencoba ikut andil dalam…
Saat ini maslaah perizinan investasi di Nusantara masih sangat panjang

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Omnibus Law Peraturan (UU) Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Peserta Rakyat (DPR) RI. Masyarakat serta beberapa pengamat pertanian mengatakan kalau pada sektor pertanian, beleid ini berpotensi menjadi polemik karena dinilai dapat memperluas impor pangan serta merugikan petani. Untuk itu demi insan pertanian Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) mencoba ikut andil dalam memberikan solusi kepada pemerintah ditengah polemik yang terjadi terpaut UU Cipta kerja khususnya pada sektor pertanian.

” PISPI sebagai insan pertanian harus hadir ditengah masalah yang cukup terjadi saat ini terkait UU Cipta Kerja. Melalui forum ini kita akan memberikan gambaran pencetus mana yang baik untuk diteruskan, dikawal dan pasal mana dengan harus direvisi, karena saat tersebut pemerintah terbuka dan mempersilahkan kita memberikan masukan dan solusi untuk pemerintah, ” ujar Ketua Lembaga Badan Pengurus Pusat (BPP) PISPI,   Arief Satria, saat menggelar Forum Webinar yang membahas terpaut Bedah UU Cipta Kerja, Jum’at (23/10).

Lebih lanjut Arief mengungkapkan bahwa saat ini di dalam Global Complexity Index Indonesia berharta di urutan pertama, hal itu disebabkan karena sistem perizinan berinvestasi yang sangat panjang di Nusantara. Sehingga menurutnya undang-undang Cipta Kegiatan dapat memberikan ruang bagi semua kalangan baik pengusaha maupun petani kecil. ” Semoga melalui wadah ini PISPI dapat menjadi penyelesaian serta memberikan pemikiran-pemikiran yang inspiratif bagi pemerintah bagi kelangsungan pertanian Indonesia, ” kata Aref.

Sementara itu Erizal Jamal demi tim pembahas UU Cipta Kerja klaster pertanian menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki visi untuk Indonesia salah satunya adalah membuka diri bagi masuknya investasi seluas-luasnya bagi terciptanya lapangan kerja dan itu dilakukan dengan memangkas hambatan investasi. Untuk mencapai visi tersebut Kepala Jokowi menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran, karena yang terjadi selama tersebut adalah banyaknya terjadi regulasi yang tumpang tindih dan merumitkan. ” Untuk itu dilakukan penyerderhanaan di dalam 77 undang-undang  dan menata kewenangan pusat dan daerah melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja lengah satunya pada sektor pertanian, ” ujarnya

Erizal menambahkan kalau terdapat 8 Undang-undang di Departemen Pertanian yang akan dilakukan transisi dari total 10 Undang-undang di sektor pertanian dalam UU Membikin Kerja. Ada beberapa hal isi yang juga perlu disampaikan dan merupakan hal baik dalam UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, yaitu terkait pengaturan kewenangan Menteri dan Pemerintah daerah. ” Inilah yang utamanya yang akan dicoba dan ditata dengan baik terutama perizinan dalam berusaha. Semuanya akan ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pengaturan bertambah lanjut diatur melalui peraturan pemerintah, kita berharap tidak akan penuh lagi peraturan yang akan menyusahkan para pelaku usaha, ” ungkap Erizal 

Selanjutnya Erizal mengungkapkan bahwa selama ini umunya metode perizinan bisa memakan waktu hingga 2 tahun pada proses izin usaha perkebunan, padahal berdasarkan Permentan 98 tahun 2013 Pasal 26-28 tentang pedoman perizinan usaha perkebuanan  waktu yang diperlukan hanya 70 hari. Melalui UU Cipta Kegiatan dibuat kesepakatan bersama berkaitan dengan perizinan dengan proses yang bertambah cepat yaitu hanya 5 keadaan.  

Lebih lanjut Erizal mengungkapkan bahwa banyak suara dengan menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja hanya berpihak pada pelaku jalan besar dan tidak berpihak di dalam petani kecil, namun menurut Erizal hal itu tidak benar. Di prinsipnya UU Cipta Kerja tak hanya untuk menarik investasi sebesar-besarnya tetapi juga melakukan koreksi kepada proses berinvestasi selama ini.  

Dalam forum tersebut Erizal juga menjelaskan terkait ketentuan impor dalam UU Cipta Kerja No 18 Tahun 2012 Pasal 14 bahwa sumber penyediaan pangan tetap diprioritaskan dari produksi dalam jati dan memperhatikan kepentingan petani, nelayan dan juga para pelaku cara pangan mikro dan kecil.  

Namun juga kita harus realistis tdk hanya ekspor saya dalam suatu negara sementara kita tdk mau mmbuka diri rekan kita dengan [erdagangan negeri dengan mengarah ke pola-pola tukar barang. Impor menjadi salah satu periode untuk pemenuhan pangan secara umum. Bukan berarti kita menghadapkan petani dengan pasar luar negeri melalui produk impor, karena sesuai dengan aturan internasional itu tetap”Ketentuan impor dilakukan selain sebagai opsi pelepasan kebutuhan pangan juga sebagai upaya membuka diri dalam perdagangan dunia, tetapi tetap melindungi pasar pada negeri” jelas Erizal.

Erizal dalam kesempatan tersebut juga menghargai bahwa UU Cipta Kerja jadi bagian dari upaya kita menangkap momuntum untuk mensejahterakan petani. Buat itu persoalan pertanian membutuhkan pertolongan yang banyak dari berbagai bagian, sehingga pertanian tidak hanya menjelma urusan Kementerian Pertanian saja.  

Pembangunan pertanian bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan petani untuk tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama. Situasi ini juga sejalan dengan jadwal strategis yang digalakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dengan membentuk sistem pangan yang lebih cara dan menghadirkan pertanian yan maju, mandiri dan modern.

Di kesempatan tersebut Ketua Umum BPP PISPI, Sunarso yang juga Direktur Utama BRI, juga turut mengungkapkan bahwa melalui momentum UU Membangun Kerja ini kita harus mampu berkontribusi dengan  mengarahkan agar strategi pembangunan pertanian dapat diwujudkan melalaikan perencanaan yang lebih visioner dan integratif.  

“ Untuk itu penting menyelsaikan permasalahan pertanian secara jangka panjang jangan cuma 5 tahun saja, bahkan kita dapat membuat planing pembangunan pertanian untuk 100 tahun kedepan “ ujar Sunarso

Senada secara Erizal, Sunarso juga mengungkapkan bahwa pertanian itu tidak hanya menjelma tanggungan satu Kementerian saja, karena pertanian tidak bisa berdiri sendiri, harus diintegrasikan dan mampu memproduksi kebijakan-kebijakan antar Kementerian/lembaga.