Penyelidik Dukung Fraksi PSI Interpelasi Anies Soal HRS

Penyelidik Dukung Fraksi PSI Interpelasi Anies Soal HRS

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung wacana Fraksi Golongan Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Anies akan diinterpelasi terkait kerumunan masa Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan serta Tebet.
Mencopot gubernur DKI bisa lewat interpelasi atau rekomendasi Mendagri kepada RI 1.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan umum dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung wacana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Anies akan diinterpelasi terpaut kerumunan masa Front Pembela Agama islam (FPI) di Petamburan dan Tebet.

“Saya mendukung wacana interpelasi tersebut. Interpelasi itu mampu terealisasi, PSI harus melobi kelompok yang lain. Selain itu prosesnya panjang dan tidak mudah, ” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Trubus, PSI harus bisa mengajak fraksi-fraksi lain untuk melaksanakan hak interpelasi tersebut, sebab tanpa adanya dukungan dari fraksi lain maka wacana tersebut akan sia-sia.

Dia mengungkapkan, penguliran interpelasi di DPRD harus melalui rapat terlebih dahulu, kemudian fraksi-fraksi mengajukan latar belakang mereka menggunakan haknya. Setelah rapat di DPRD DKI selesai, sambung dia, buatan rapat diserahkan ke Mahkamah Gemilang (MA) untuk meminta pertimbangan.

“Setelah dirapatkan, disampaikan ke Mahkamah Agung meminta pertimbangan apakah ini melanggar hukum atau tak, ” tutur Trubus.

Hanya saja, kata Trubus, sebenarnya mencopot mulia kepala daerah, termasuk gubernur tak hanya dilakukan oleh DPRD dengan cara interpelasi, skenario kedua merupakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri kepada presiden.

“Nanti presiden meminta rekomendasi pertimbangan hukum sebab MA, untuk dinyatakan layak atau tidak pemecatan impeachment sendiri itu rel yang cepat, ” tuturnya.

Merujuk Peraturan DPRD DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, regulasi hak interpelasi tertuang dalam Pasal 12 Sistem DPRD Ayat 1 Tahun 2014. Pasal 1 menjelaskan, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijaksanaan pemerintah daerah yang penting serta strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ayat 2 menjelaskan hak Interpelasi sebagaimana ayat 1 dilakukan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari utama fraksi. Sedangkan Ayat 3 menerangkan usul sebagaimana ayat 2 disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Untuk diketahui, PSI DKI Jakarta akan menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI berpandangan Anies telah menyelenggarakan pembiaran terhadap acara keramaian dengan dihadiri ribuan massa di pusat pandemi Covid-19 yang dilakukan atasan ormas FPD Habib Rizieq Syihab.