Yasonna Jelaskan Alasan Pemerintah Usulkan RUU Wabah

Yasonna Jelaskan Alasan Pemerintah Usulkan RUU Wabah

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA – Menteri Kaidah dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang (RUU) tentang Wabah. Sebab, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tak lagi relevan untuk saat ini.
Yasona mengutarakan UU Wabah Penyakit Menular tak lagi relevan saat ini.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang (RUU) tentang Wabah. Sebab, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tak lagi relevan untuk zaman ini.

“UU 4/1984 sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan, syarat, dan kebutuhan hukum masyarakat. Regulasi yang ada saat ini cuma mengatur upaya penanggulangan wabah zaman sudah terjadi, ” ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Pranata Legislasi (Baleg) DPR, Senin (23/11).

RUU Wabah juga menjadi jalan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Harapannya, RUU ini akan secara komprehensif mengatur mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah.

“Sebagai jalan meminimalisir penularan, menurunkan jumlah peristiwa, jumlah kematian, risiko kecacatan, & perluasan wilayah serta dampak kesusahan yang ditimbulkan, ” ujar Yasonna.

Lingkup pelajaran yang akan diatur dalam RUU Wabah, kata Yasonna, akan mengungkung tahapan penanggulangan sebelum, saat, dan setelah terjadi wabah. RUU tersebut juga akan mengatur mengenai penggolongan tanggung jawab antara pemerintah sentral dan daerah sesuai dengan kewenangannya.

“Serta mencakup juga penyiapan sumber daya, keterangan dan informasi, serta pemantauan & evaluasi yang diperlukan dalam penanggulangan wabah, ” ujar Yasonna.

Ia berharap, RUU ini dapat dimasukkan Baleg ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Di mana rencananya, penetapan akan dilakukan di dalam Rabu (25/11).

Sementara itu, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa selain RUU Wabah, pemerintah mengusulkan dua RUU lain untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, yaitu RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Pengembangan dan Pengukuhan Sektor Keuangan.

Ketiga RUU tersebut menggantikan 3 RUU lain yang diusulkan pemerintah untuk tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. “Untuk usulan 2021 dikeluarkan, RKUHP Pidana, RUU PAS, dan RUU mengenai BPK, ” ujar Supratman.