Bawaslu Awasi Pencoblosan Pemilih yang Dirawat Covid di RS

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Perkataan (TPS) mengawasi proses pemungutan pandangan pemilih yang terpapar Covid-19. Golongan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mendatangi rumah sakit rujukan ataupun pemilih yang sedang menjalani karantina mandiri di rumah untuk melayani penggunaan hak pilih.
Masyarakat yang terkena Covid-19 tetap memiliki hak pilih.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pranata Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meniti jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Bahana (TPS) mengawasi proses pemungutan pandangan pemilih yang terpapar Covid-19. Kaum Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mau mendatangi rumah sakit rujukan maupun pemilih yang sedang menjalani karantina mandiri di rumah untuk melayani penggunaan hak pilih.

“Iya (pengawas TPS) tetap menimbrung mengawasi, ” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (5/12).

Situasi ini memang dilakukan pada pemilihan sebelumnya terhadap pemilih yang melakukan rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi, penyakit Covid-19 memerkarakan penyelenggara, pengawas, dan saksi pasangan calon untuk mematuhi protokol kesehatan tubuh dan mengenakan alat pelindung muncul (APD) saat melayani hak pilih.

Abhan menegaskan, kelompok yang terkena Covid-19 tetap mempunyai hak pilih. Hanya saja prosesnya tidak dilaksanakan di TPS, memperbedakan di rumah sakit bagi itu yang dirawat maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Bawaslu akan memeriksa proses tersebut untuk memastikan pemungutan suara ini dilaksanakan sesuai ketentuan maupun protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Abhan menyebutkan, pelayanan hak pilih pasien Covid-19 ini berlangsung tiba pukul 12 atau satu tanda terakhir sebelum pemungutan suara berakhir.

“KPPS melayani pemilih yang di rumah sakit lazimnya pada satu jam terakhir, ” kata Abhan.

Metode bagi pemilih yang terinfeksi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Tip Pemilihan Umum (PKPU Nomor enam Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19. Bab 73 menyebutkan, bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri sebab Covid-19 dan dipastikan tidak bisa mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani sah pilihnya.

Pelayanan sah pilih dilakukan dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan bukti dan Panitia Pengawas Pemilihan Ijmal (Panwaslu) kelurahan/desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan pemilih. Pelayanan hak pilih dilakukan dua orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu kelurahan/desa atau Pengawas TPS serta saksi.

Namun, KPU pun meminta petugas KPPS tak memaksakan pasien Covid-19 menggunakan sah pilihnya. Karena kondisi yang ada tidak memungkinkan seperti keadaan pemilih yang kritis maupun pemilih yang bersangkutan menolak melakukan pemungutan pandangan.

“Jangan sampai tersedia pemilih yang tidak berkenan diberikan pelayanan hak pilih, beliau menolak misalnya, ” ujar Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sosialisasi pilkada secara daring, Jumat (4/12) suangi.