Airlangga: Vaksin dan UU Cipta Kerja Kunci Perekonomian 2021

Airlangga: Vaksin dan UU Cipta Kerja Kunci Perekonomian 2021

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengapresiasi optimisme perekonomian Indonesia 2021 sama dengan dirilis oleh J. P. Morgan.
Perekonomian Indonesia 2021 diperkirakan lahir sebesar empat persen

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Gajah Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengapresiasi optimisme perekonomian Indonesia 2021 sebagaimana dirilis oleh J. P. Morgan.

Perekonomian Indonesia 2021 menurut J. P. Morgan diperkirakan tumbuh sebesar empat persen dibantu oleh konsumsi sebesar 2, dua persen, investasi 1, 2 obat jerih, dan net ekspor sebesar 0, 7 persen.   J. P. Morgan juga memproyeksikan aliran uang asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif yaitu perkembangan vaksin sebagai key market drivers, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kegiatan sebagai reformasi kebijakan terbesar sejak 1998, yang bertujuan untuk memerosokkan Foreign Direct Investment (FDI) dan transformasi Indonesia menuju ke negara manufaktur di Asia dan hub technology.

Menko Airlangga menjelaskan sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, dimana kepercayaan klub untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game changer nya adalah vaksinasi. Vaksinasi akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus, kesehatan dan keyakinan publik untukk kembali beraktifitas dan berkegiatan sosial.

“Dengan hadirnya vaksin 1, 2 juta dosis pada Indonesia (salah satu negara pada ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan bangsa, karena Pemerintah berhasil mendapatkan kanal terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu, ” katanya dalam siaran pers, Rabu (9/12).

Di sisi lainnya, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ialah reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang satu diantara tujuan utamanya untuk mendorong pendirian lapangan kerja melalui pemberian kesenangan berusaha dan investasi. “Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dikerjakan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi Premi Demografi dalam 10-15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja, ” papar Menko Airlangga.

Pelaku pasar beriktikad implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bakal memberikan banyak kemudahan berusaha serta kepastian pengelolaan investasi hingga level pemerintah daerah. Saat ini pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Membangun Kerja terus dilakukan dengan menelungkupkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dan seluas-luasnya.   Dukungan koordinasi yang berpengaruh antara parlemen dan pemerintah, pula menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.  

J. P. Morgan menebak pasar bursa Indonesia akan langsung tumbuh positif didorong oleh kesibukan ekonomi yang mulai pulih Balik, dengan dukungan stimulus pemerintah & implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.   Saat ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan setelah tahu terkontraksi sebesar -5, 32 upah (YoY) pada triwulan kedua 2020, dan membaik pada triwulan ketiga menjadi -3, 49 persen (YoY), atau tumbuh sebesar 5, 5 persen (QtoQ).

Beberapa sektor yang diprediksi bakal menjadi kunci pemulihan ekonomi merupakan sektor keuangan, infrastruktur / industri, dan korporasi berbasis ekonomi digital sebagai katalisator jangka menengah. Nusantara diyakini akan mengalami booming ekonomi digital dan korporasi berbasis teknologi masa depan. Ekonomi internet Indonesia saat ini mempunyai kapasitas 50 miliar dolar AS yang berisi dari lima persen dari PDB dan lebih dari 10 persen kapitalisasi pasar saham, yang memiliki salah satu pertumbuhan tercepat pada dunia. Saat ini, Indonesia merupakan rumah dari lima unicorn (Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO) yang diyakini akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy .

Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan Lembaga Pengelola Investasi yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diyakini dapat menjadi alternatif pembiayaan buat pembangunan proyek infrastruktur. Saat tersebut Pemerintah sedang finalisasi tiga RPP terkait SWF, yaitu RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI), RPP Pangkal Awal LPI dan RPP Perlakuan Perpajakan LPI.

“LPI akan menjalankan investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka Panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, ” tutup Airlangga.