BKSDA: 132 Konflik Satwa Liar pada Aceh Selama 2020

REPUBLIKA. CO. ID, BANDA ACEH — Balairung Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat 132 konflik satwa liar dengan manusia terjadi di wilayah berjulukan ‘Tanah Rencong’ itu selama 2020. Paling dominan pertikaian gajah liar dengan warga setempat.
Paling dominan konflik gajah liar dengan warga setempat.

REPUBLIKA. CO. ID, BANDA ACEH — Balai Konservasi Sumber Daya Dunia (BKSDA) Aceh mencatat 132 pertikaian satwa liar dengan manusia terjadi di wilayah berjulukan ‘Tanah Rencong’ itu selama 2020. Paling besar konflik gajah liar dengan warga setempat.

“Hingga November 2020 berdasarkan pengaduan melalui call center   BKSDA Aceh dan upaya penanganan konflik dengan telah kita lakukan untuk percekcokan gajah sebanyak 97 konflik dan harimau sebanyak 35 konflik, ” kata Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto di Banda Aceh, Rabu (16/12).

Dia menjelaskan konflik hewan liar dengan manusia itu masih terus terjadi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Hebat, dan Pidie.

Intensitas konflik satwa liar yang sudah mulai menunjukkan pengurangan, seperti di Aceh Daksina dan Aceh Tenggara.

Pihaknya terus melakukan penanggulangan konflik satwa liar itu meniti peran conservation response unit (CRU), dalam upaya menggiring gajah sumatera itu kembali ke habitatnya.

Ada tujuh CRU gajah yang dimiliki Aceh, mengungkung wilayah DAS Peusangan di Bener Meriah, Serbajadi di Aceh Timur, Cot Girek di Aceh Mengetengahkan, Sampoiniet di Aceh Jaya, Mila di Pidie, Alue Kuyun pada Aceh Barat, dan Trumon pada Aceh Selatan.

“CRU yang ada di daerah itu, selama tahun 2020 tersebut juga memainkan peranan sangat penting dalam rangka penanganan konflik pada wilayah kerja mereka, ” sebutan Agus.

Tempat menjelaskan populasi gajah sumatera di Aceh kisaran 500 hingga 600 ekor. Pihaknya masih terus melaksanakan pendataan guna mendapatkan data dengan lebih konkret terkait dengan polulasi.

Konflik bani adam dengan satwa yang memiliki nama sains Elephas maximus sumatranus itu berlaku karena habitatnya di hutan telah terganggu, sehingga tidak sedikit itu berada di areal penggunaan asing (APL) dan terjebak di perkebunan perusahaan atau warga.

 

sumber: Antara