Anomali Demokrasi: 25 Calon Tunggal Lulus Pilkada

Anomali Demokrasi: 25 Calon Tunggal Lulus Pilkada

REPUBLIKA. CO. ID, oleh Mimi Kartika Sebanyak 25 bahan tunggal yang memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi anomali demokrasi Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan bahana sementara, 25 daerah pilkada secara satu pasangan calon (paslon) ataupun calon tunggal mengantongi suara bertambah tinggi dari kotak kosong ataupun kolom kosong.
Calon sendiri di pemilihan Indonesia terjadi di dapil dengan jumlah pemilih gembung.

REPUBLIKA. CO. ID, sebab Mimi Kartika

Sebanyak 25 calon tunggal yang memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi anomali demokrasi Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan perkataan sementara, 25 daerah pilkada secara satu pasangan calon (paslon) ataupun calon tunggal mengantongi suara bertambah tinggi dari kotak kosong atau kolom kosong.

“Calon tunggal menjadi anomali demokrasi Indonesia, ” ujar Anggota Dewan Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam webinar, Kamis (17/12).

Titi membaca, calon tunggal dalam praktik pemilu global, biasanya terjadi di wilayah pemilihan yang kecil. Sebab, partai politik menganggap tidak punya calon di daerah pemilihan yang mungil, tidak terlalu berpengaruh terhadap eksistensinya sebagai institusi politik.

Namun, calon tunggal di pemilihan Indonesia terjadi di daerah pemilihan yang jumlah pemilihnya besar di tengah sistem multipartai yang dianut. Padahal, kata Titi, eksistensi partai dan iklim kompetisi politik di Tanah Air sangat kompetitif, tetapi calon tunggal justru menjamur karena meningkat dari pilkada sebelumnya.

“Anomalinya calon tunggal bahkan menguat. 25 calon tunggal segenap menang. Tidak ada yang mendapatkan perlawanan berarti kecuali Humbang Hasundutan agak kompetitif, ” kata Menjalani.

Titi mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan pilkada buat memastikan calon tunggal tidak berlaku hegemoni dan okupasi proses demokrasi elektoral. Hal ini juga bisa menjadi upaya meminimalisasi praktik kebijakan dinasti atau kekerabatan.

Selain itu, ia mendorong persyaratan bagi calon kepala daerah sebab partai. Supaya tidak ada sedang seseorang bisa dengan mudah menjelma kader dan mencalonkan diri pada pilkada hanya karena punya kemasyhuran, modal, dan hubungan dengan tokoh atau elite partai,

“Ada salah satu persyaratan sedikitnya sebagau kader, kalau menurut Perludem, minimal tiga tahun sebagak kader, ” tutur Titi.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan, mayoritas calon tunggal di Pilkada 2020 menyabet suara yang tinggi dibandingkan kolom kosong atau kosong sehingga kontestasinya tidak cukup kompetitif. Calon sendiri mengantongi suara di atas 70 persen bahkan ada juga dengan 90 persen.

“Calon tunggal mendominasi dari seluruh daerah di 25 kabupaten/kota ini. Hanya beberapa daerah yang kompetitif, tetapi mayoritas di atas 80 upah atau 70 persen, ” perkataan Abhan dalam webinar, Kamis (17/12).

Abhan menyebutkan, cuma pemilihan bupati dengan calon tunggal di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan berjalan cukup kompetitif. Berdasarkan bahan publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), calon tunggal di kabupaten ini hanya berhasil mendapatkan suara 52, 5 persen.

Menurut Abhan, dinamika pilkada dengan utama pasangan calon atau calon sendiri ini ternyata lebih dinamis. Ia mengatakan, persoalan regulasi kampanye menetapkan diatur dengan jelas, terutama kedudukan pihak-pihak yang mengkampanyekan kolom polos.

“Ini yang beta kira di regulasi ini tak diatur. Jadi masih menganut petunjuk umum, di PKPU (Peraturan Tip Pemilihan Umum) tidak mengatur kampanye kolom kosong ini, ” prawacana Abhan.

Berdasarkan pantauan Republika di laman pilkada2020. kpu. go. id, calon sendiri di beberapa daerah memperoleh bahana di atas 90 persen. Pada antaranya calon tunggal di Boyolali mendapatkan suara hingga 95, 5 persen, calon tunggal di Kota Semarang mengantongi suara sebesar 91, 4 persen, dan calon sendiri di Badung meraih suara 94, 6 persen.

Dalam sisi lain, Komisioner KPU MENODAI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya sudah menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan PKPU. Menurutnya, KPU daerah telah melaksanakan sosialisasi kolom kosong dan mempersilakan pemantau pemilu ikut memantau jalannya pilkada, termasuk dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara maupun perselisihan buatan pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau di kawasan itu calon tunggal maka para pihaknya adalah selain pasangan bahan itu sendiri, adalah pemantau yang diakreditasi oleh KPU, ” sirih Raka saat dihubungi Republika, Jumat (18/12).

Tetapi, Raka tidak bisa memastikan semua daerah yang berpilkada dengan bahan tunggal terdapat pemantau pemilu dengan terakreditasi KPU. Ia pun tak bisa menyimpulkan apakah pilkada dengan calon tunggal berjalan lebih rajin atau lancar dan aman dibandingkan pilkada dengan dua pasangan calon atau lebih.


KPU saat ini tengah melakukan serangkaian persiapan menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan kepala wilayah di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU melaksanakan rapat koordinasi (rakor) & bimbingan teknis (bimtek) dengan korps KPU provinsi maupun kabupaten/kota dan rapat eksternal bersama pihak MK.

“Dalam menghadapi perselisihan buatan pemilihan di MK, KPU hendak mengkoordinasikan dalam penyiapan jawaban & penyerahan alat bukti ke MK, supaya dapat berjalan satu pintu dan dapat dikendalikan oleh KPU pusat, ” ujar Komisoner KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12).

KPU memberikan materi berupa hukum acara perselisihan hasil pemilihan pada MK, strategi advokasi dalam sengketa hasil pemilihan di MK, dan metode persidangan dan pembuktian secara daring dan luring. Advokat atau kuasa hukum disiapkan oleh masing-masing KPU provinsi dan kabupaten/kota pemangku pilkada.

Hasyim membaca, rekapitulasi dan penetapan hasil pem suara tingkat kabupaten/kota untuk penetapan bupati atau wali kota berlaku 13-17 Desember 2020. Sedangkan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan bahana tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur 16-20 Desember 2020.

Jadwal pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK adalah tiga kali 24 jam terhitung semenjak tanggal dan jam penetapan hasil penghitungan suara pilkada provinsi serta kabupaten/kota. Sementara itu, penetapan bagian calon terpilih yang ada sengketa hasil dilakukan paling lama lima hari setelah salinan putusan MK diterima KPU.

Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Rintisan Muhammad Ihsan Maulana memprediksi, MK akan menerima banyak permohonan kasus perselisihan hasil pemilihan kepada kawasan (pilkada). Hal ini karena ambang batas selisih perolehan suara antarpasangan calon (paslon) tidak diperiksa dalam awal, melainkan menjadi bagian lantaran pokok permohonan.

“Karena ambang batas tidak diperiksa pada pendahuluan, sepertinya MK akan kebanjiran permohonan lagi seperti tahun 2015, ” ujar Ihsan kepada Republika, Jumat (18/12).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. MK mengatur syarat selisih ataupun perbedaan jumlah perolehan suara yang dapat disengketakan dengan memperhatikan total penduduk maksimal dalam suatu daerah atau kabupaten/kota.

Misalnya, provinsi dengan jumlah penduduk maksimal dua juta jiwa, pengajuan perubahan perolehan suara dapat dilakukan kalau terdapat perbedaan paling banyak dua persen. Kabupaten atau kota secara jumlah penduduk lebih dari mulia juta jiwa bisa mengajukan sengketa bila ada selisih suara 0, 5 persen.

Ihsan menyebutkan, atas ketentuan tersebut, Isyarat Inisiatif memproyeksikan akan ada 62 paslon yang mengajukan perselisihan buatan pilkada ke MK. Akan tetapi, jumlah ini kemungkinan juga bisa lebih banyak karena ketentuan ambang batas yang tidak diperiksa di tahap pemeriksaan pendahuluan.

“Mungkin karena paslon merasa kalau ambang batas akan diterapkan pada pokok permohonan bukan di kausa, maka mereka pede (percaya diri) kalau permohonan mereka akan dikabulkan, ” kata Ihsan.